Tag

Sabtu, 16 Mei 1998
Meningkat, Tuntutan Sidang Istimewa MPR

Jakarta, Kompas – Tuntutan agar segera diadakan Sidang Istimewa MPR semakin meningkat. Kosgoro, KNPI, Ikadin, YLBHI, YBHI, LBH Nusantara, Ikatan Warga Jakarta, PMKRI menambah panjang deretan kelompok masyarakat yang menyampaikan keinginan tersebut kepada DPR.Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro dengan tegas menyatakan agar Presiden dan Wakil Presiden mengembalikan mandat dari MPR melalui Sidang Istimewa MPR. Permintaan tersebut disampaikan dalam surat PPK Kosgoro kepada Presiden Soeharto tertanggal 14 Mei 1998.

Salinan dari surat tersebut disampaikan kepada Wakil Ketua MPR/DPR Syarwan Hamid di Gedung DPR Senayan Jakarta oleh Ketua PPK Kosgoro Bambang W Suharto, dan Ketua Dewan Pembina Organisasi Kosgoro Hayono Isman, hari Jumat (15/5).

Pada hari yang sama Syarwan dan Wakil Ketua MPR/DPR Fatimah Achmad juga menerima permintaan serupa dari Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Delegasi KNPI dipimpin oleh Ketua Umum DPP KNPI Maulana Isman.

Keinginan agar MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden dilontarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YBHI), LBH Nusantara, dan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi I DPR yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Aisyah Aminy.

Hal yang sama disampaikan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI (PMKRI) dan Ikatan Warga Jakarta dalam pertemuan dengan Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) DPR dan Fraksi ABRI (F-ABRI).

Mengkhawatirkan

Dalam surat kepada Presiden Soeharto, Kosgoro menyatakan, 30 tahun kepemimpinan Presiden Soeharto telah banyak kemajuan bangsa yang dapat dinikmati. Namun, akhir-akhir ini kondisi politik dan ekonomi bangsa berkembang menjadi sangat memprihatinkan, sehingga dapat merusak sendi-sendi persatuan bangsa.

Rakyat, menurut Kosgoro, tidak lagi menaruh kepercayaan atas langkah-langkah pemerintah, sehingga perkembangannya mengkhawatirkan. Jika Presiden tidak segera menanggapinya secara arif, maka keresahan akan meningkat, dan tidak mustahil akan mengarah pada kehancuran bangsa. “Krisis kepercayaan bahkan telah mengarah pada figur Presiden, sehingga dapat merusak kewibawaan serta kehormatan Presiden sendiri,” ungkap Kosgoro.

Oleh karena itu, Kosgoro meminta agar Presiden dan Wakil Presiden mengembalikan mandat kepada MPR melalui Sidang Umum MPR sesuai konstitusi. “Sehingga nanti beliau bisa tenang berjalan di atas karpet merah, dan secara ksatria serta legowo melihat bangsa ini tumbuh tanpa pertumpahan darah,” tutur Bambang W Suharto.

Namun, sebelum menuju Sidang Istimewa lembaga MPR/ DPR harus dibersihkan terlebih dahulu dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga Sidang Istimewa dilaksanakan dengan komposisi MPR yang baru, yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Seperti ABRI, Komandan Korem tidak perlu jadi anggota MPR dari utusan daerah, dia sudah terwakili di Fraksi ABRI. F-KP harus bersih dari nepotisme, jangan ada bapak, anak, istri, mantu, atau keponakan. F-PP dan F-PDI juga demikian,” kata Hayono, yang mantan Menpora.

Tokoh-tokoh yang mewakili aspirasi masyarakat harus masuk dalam komposisi MPR. “Mereka tidak harus melalui Pemilu. Figur-figur seperti Megawati Sukarnoputri, Amien Rais, dan Gus Dur harus ada di MPR. Mereka punya massa, dukungan, serta mewakili aspirasi masyarakat. Bahkan mereka itu harus masuk dalam kabinet pasca Pak Harto,” kata Hayono.

Pemerintahan transisi

Para praktisi hukum mendesak agar MPR mengadakan Sidang Istimewa dalam 14 hari. Setelah itu, dilakukan pembentukan pemerintahan transisi, yang diberi tugas terbatas. Yaitu, mengembalikan situasi kacau menjadi normal dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Ditegaskan oleh kelompok praktisi hukum yang terdiri dari YLBHI, PBHI, LBH Nusantara, dan Ikadin, tugas pertama yang dilakukan adalah menegaskan bahwa ABRI harus di bawah pemerintahan transisi. Tugas selanjutnya, pemerintah transisi menyelenggarakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemerintah transisi, lanjut Billah dari PBHI, harus menyerahkan kekuasaan pada pemerintah baru hasil Pemilu yang jurdil. Menanggapi kehendak tersebut, Aisyah Aminy menyatakan tidak mungkin mengadakan Sidang Istimewa MPR hanya dalam persiapan selama 14 hari.

Mendengar tanggapan tersebut, Mulyana W Kusumah yang memimpin delegasi tersebut mengatakan,” Seharusnya DPR mendorong terjadinya solusi terhadap krisis dan persoalan-persoalan yang terjadi. Bukan hanya menanggapinya dengan keprihatinan,” katanya. Delegasi para prakstisi hukum itu terdiri antara lain, Desmond J Mahesa, Deni Kailimang, dan Permadi. (ely/rs)

Sumber: http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Reformasi/Chronicle/Kompas/May16/meni01.htm

Iklan