Tag

, , , ,

SINAR HARAPAN, 9 December 2013Pemerintah Lupakan Orang Hilang

JAKARTA – Penyelesaian kasus penghilangan paksa yang terjadi pada 1997-1998 hingga kini tidak jelas kabarnya. Empat rekomendasi DPR tidak dijalankan pemerintah. Meskipun para prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang melakukan penculikan telah dijatuhi hukuman, 13 keluarga korban penculikan yang belum kembali hingga saat ini tak pernah tahu keberadaan anggota keluarga mereka yang diculik, hidup atau mati.

Komunitas pegiat hak asasi manusia (HAM) dan DPR mengatakan, secara politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus bertanggung jawab terhadap kasus penculikan tersebut, meskipun Komnas HAM telah menyebutkan Letnan Jenderal (Purn) Prabowo dan Tim Mawar yang bertanggung jawab atas penghilangan korban.

“Kami berharap presiden menjalankan empat rekomendasi yang dikeluarkan DPR,” ungkap Zaenal dari Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) kepada SH, Kamis (5/12).

Empat rekomendasi DPR tersebut dikeluarkan pada 30 September 2009 yang isinya; Pertama, merekomendasikan presiden membentuk pengadilan HAM ad hoc. Kedua, merekomendasikan presiden serta segenap institusi pemerintah dan pihak-pihak terkait segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang. Ketiga, merekomendasikan pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang. Keempat, merekomendasikan pemerintah segera meratifikasi konvensi antipenghilangan paksa, sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Sejauh ini, menurut IKOHI, hanya ratifikasi yang terlihat serius dijalankan dengan rencana disahkan pada 2014.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Eva Kusuma Sundari, mengatakan Presiden Yudhoyono sebenarnya memiliki kesempatan merespons kasus penculikan ini dan sejumlah kasus pelanggaran HAM lainnya dalam sisa waktu jabatannya.

“Misalnya membuat Keppres umum untuk menumpasan, pemutihan, atau penuntasannya guna rehabilitasi kasus-kasus HAM. Itu bisa dilakukan bila dia (Presiden Yudhoyono) berkeinganan dan berkomitmen membereskan masalah ini,” ungkapnya.

Belum Selesai
Ketua IKOHI Mugiyanto mengkritik pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, yang menyatakan kasus penculikan 1997-1998 sudah selesai dan Prabowo sudah bertanggung jawab.

Menurut Mugiyanto, pemecatan Prabowo bukanlah bentuk pertanggungjawaban karena hanya merupakan proses mekanisme ABRI ketika itu.

“Bukan putusan pengadilan. Prabowo belum pernah proses hukum atas pelanggaran HAM berat, hanya sanksi dari mekanisme internal,” Mugiyanto menjelaskan. Ia juga satu dari sembilan korban penculikan yang kembali.

Dalam forum Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu, Mugiyanto mengatakan Prabowo yang saat itu menjabat danjen Kopasssus bertanggung jawab terhadap seluruh kasus penculikan, termasuk 13 orang yang belum kembali saat ini.

“Bukan hanya terhadap sembilan orang yang sudah dilepas,” ujar Mugiyanto.

Seperti diketahui, Prabowo pernah mengatakan dalam wawancara dengan majalah Tempo, ia hanya bertanggung jawab terhadap sembilan aktivis yang diculik pada 1997-1998, dan kesembilan orang tersebut sudah dilepas, termasuk Mugiyanto.

Keyakinan Mugiyanto karena ia dan para aktivis korban penculikan yang kini telah dilepas, pernah bertemu dengan para korban penculikan lainnya di markas Kopassus, Cijantung, saat mereka sama-sama diculik.

Hingga hari ini, setiap hari Kamis keluarga korban penculikan masih rutin menggelar aksi di depan Istana, meminta negara bertanggung jawab.

Nezar Patria, salah satu korban penculikan yang dibebaskan bersama Mugiyanto, mengatakan yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah penjelasan tentang di mana 13 korban penculikan yang belum kembali tersebut.

“Mereka (pelaku penculikan) harus bertanggung jawab dan menguraikan apa yang terjadi. Masih hidup atau sudah meninggal rekan-rekan yang diculik dan belum kembali itu. Selanjutnya, negara harus memberi kompensasi kepada keluarga korban dan tentu saja harus ada mekanisme menegakkan keadilan,” ungkap Nezar yang saat ini menjabat anggota Dewan Pers.

IKOHI, menurut Mugiyanto, juga telah melapor ke Ombudsman yang kemudian mengirimkan surat kepadaa presiden. Isi surat intinya pemerintah melakukan maladministrasi jika tak menuntaskan kasus ini.

“Presiden kemudian mengirimkan surat itu ke Menkopolhukam untuk ditindaklanjuti,” ujar Mugiyanto.

“Kami juga terus mendorong DPR lebih serius menggunakan wewenangnya terhadap presiden, untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM, seperti halnya kasus Century. Kami dorong anggota DPR mengeluarkan hak angket. SBY melanggar konstitusi, kalau DPR konsisten harus melakukan itu,” ia melanjutkan.

IKOHI juga mendatangi PBB, mengeluhkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tindakan ini dilakukan sebagai back up kampanye dalam negeri.

“Ada mekanisme di PBB untuk mendesak kasus ini, melalui Dewan HAM dan kelompok kerja PBB untuk penghilangan paksa. Memang tidak ada sanksi hukum, tapi ada penerapan mempermalukan. Dalam laporan Indonesia akan disebut tidak kooperatif untuk penyelesaian HAM,” imbuhnya.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, memandang Kejaksaan Agung hanya dijadikan terompet oleh Presiden Yudhoyono, demikian juga dengan Menkopolhukam.

“Menkopolhukam pernah diminta mencari cara yang bermartabat untuk solusi kasus-kasus pelangaran masa lalu. Hasilnya sama, tidak jelas. Intinya, semua jaga kepentingan SBY saja supaya pemilu tidak diusik musuh politiknya yang punya catatan pelanggaran HAM dan kekuatan ekonomi, seperti Prabowo dan Wiranto,” kata Haris.

Eva menekankan, satu-satunya pihak yang dapat mendirikan pengadilan HAM ad hoc untuk memproses ketidakadilan dan pelanggaran HAM hanya presiden. “Kalau sudah ada HAM ad hoc, kejaksaan akan melakukan penyidikan. Kalau penyidikan sudah sampai ke penuntutan maka beres. Kalau instrumen atau medianya tidak pernah dilakukan presiden, artinya presiden menyetujui penegakan HAM tidak perlu dilakukan,” Eva menegaskan.

Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra menyampaikan hal senada dengan Eva. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM menjadi tanggung jawab Presiden. “Jadi, kalau negara ini sehat dan benar dengan kesadaran penuh, seharusnya pimpinan negara, warga negara, serta politikus-politikusnya mengungkap peristiwa-peristiwa ini dengan kejujuran,” ucapnya.

Nudirman Munir, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, menyayangkan sejumlah putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran HAM selama ini hanya mengenai bawahan, sementara atasan bebas dari tudingan. (Ninuk Cucu Suwanti dan Toar S Purukan)

Iklan