Tag

, ,

KOMPAS, 25 Agustus 1998
Seharusnya Langsung ke Mahmil

Jakarta, Kompas – Desmond J Mahesa – salah seorang korban penculikan – merasa heran dengan keputusan Panglima ABRI. Ia malah menduga, jangan-jangan ada kekuatan yang luar biasa, yang tidak bisa disentuh publik. Buktinya, ketiga perwira tinggi itu tidak langsung dibawa ke Mahkamah Militer (Mahmil).

“Sebagai korban, saya melihat kok bisa begini? Kita sulit dong untuk maju karena kesalahan masa lalu ditutupi untuk kepentingan kelompok. Seharusnya, ketiga perwira tinggi itu langsung dibawa ke Mahmil. Institusi ABRI sempat terpuruk ‘kan karena tidak adanya keterbukaan dan kejujuran,” tegasnya ketika dihubungi di Jakarta, Senin (24/8).

“Kita mungkin terlalu banyak berharap selama ini akan adanya kejujuran. Makanya, ke depan jangan berharap terlalu banyak,” ujar Desmond lagi dengan nada pesimis, ketika ditanya tanggapannya tentang keputusan Panglima ABRI.

Nada pesimis juga terlontar dari ayah kandung Petrus Bimo Anugerah, DT Utomo Rahardjo, yang sampai saat ini terus berharap ada kepastian mengenai nasib anaknya yang telah hilang sejak akhir Maret lalu. Ia mengaku tidak terlalu emosional mendengar putusan Panglima ABRI itu. Namun Utomo makin tidak terlalu percaya terhadap hukum.

“Kita mengharapkan kepastiannya. Yang penting buat kami bukan DKP (Dewan Kehormatan Perwira) atau apa pun. Yang penting, soal nasib anak saya dan yang senasib itu dijawab,” tuturnya.

Sebab itu, Utomo menyatakan akan terus mempertanyakan hal itu kepada Panglima ABRI dan Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI. “Mohonlah juga kepada yang sepuluh (anggota Kopassus yang tengah diperiksa Puspom ABRI) itu. Kalau diperiksa, ya bisa memberikan jawaban di mana anak-anak kami itu,” tuturnya.

Koordinator Badan Pekerja Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Munir, menyatakan, tidak melihat adanya langkah maju ABRI dalam proses penegakan hukum secara transparan dan bertanggung jawab.

Karena itu, Kontras mendesak Puspom ABRI untuk segera menjalankan fungsinya sebagai institusi penyidik yang wajib memeriksa ketiga Pati itu sebagai tersangka. Panglima ABRI juga diharapkan tidak menghalangi proses penegakan hukum dalam menindaklanjuti hasil-hasil pemeriksaan awal.

Yang lebih mendesak bagi Kontras adalah agar Pangab segera melepaskan korban penculikan yang sampai saat ini belum kembali ke keluarganya. “Tindakan menculik, menghilangkan orang, dan merampas kemerdekaan orang bukan hanya masalah intern ABRI, melainkan menyangkut keselamatan dan kemerdekaan orang lain. Karena itu, Puspom ABRI harus segera memeriksa pidananya untuk dilanjutkan ke Mahmil.

Kalau itu tidak dilakukan, ABRI tidak melakukan reformasi sebagaimana ang diklaimnya sendiri,” tandas MM Billah dari Dewan Penasihat Kontras.

Menurut Munir, sembilan orang yang diakui Prabowo telah diculik tampaknya menunjuk pada sembilan korban penculikan yang kini telah kembali. Itu menunjukkan adanya upaya untuk tidak mengakui bahwa 12 orang lainnya adalah korban penculikan juga.

Mengecewakan
Abdul Hakim Garuda Nusantara, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), juga mengharapkan agar Puspom ABRI segera memeriksa Prabowo. Hal senada diucapkan pengajar FH-UI Dr Kastorius Sinaga, J Kristiadi dari CSIS, praktisi hukum Luhut MP Pangaribuan, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) RO Tambunan, mantan Sekjen Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia

(Ismahi) Asep Wahyuwijaya, anggota Komnas HAM Mayjen (Purn) Samsudin dan Albert Hasibuan, serta Ketua F-PP DPR Zarkasih Nur dan Wakil Ketua F-KP DPR Abu Hasan Sazili. Mereka dihubungi secara terpisah, Senin.

Sinaga berpendapat, keputusan Pangab itu merupakan langkah awal untuk memuaskan tuntutan masyarakat. Namun melihat adanya indikasi yuridis seperti diungkap para korban, yang sekaligus mencerminkan adanya pelanggaran HAM, maka penyelesaian secara yuridis memang sangat diperlukan.

Tambunan menilai, sikap pimpinan ABRI belum menunjukkan adanya keinginan ABRI menuntaskan masalah. “Seharusnya, pimpinan ABRI langsung menyerahkan berkas ketiga perwira tinggi itu ke Oditurat Militer. Yang sekarang terjadi masih belum menyentuh rasa keadilan rakyat,” kata Tambunan.

Pangaribuan menyatakan, harapan masyarakat dalam pemeriksaan oleh DKP bukan hanya pemecatan Prabowo. “Tapi persoalan ini lebih ke penegakan hukum. Harus ada penjelasan soal peran Prabowo dalam kasus ini. Perlu ada klarifikasi yang jelas dan tuntas soal peran ketiga perwira ABRI itu,” katanya

Samsudin yang pernah bertugas di lingkungan Kopassus malah berpendapat, keputusan mengakhiri dinas kemiliteran Prabowo justru akan menimbulkan kesulitan bagi proses hukum secara militer. “Bisakah orang sipil di-Mahmil-kan?” tanyanya. (Tim Kompas)

Sumber: http://www.kontras.org/penculikan/index.php?hal=berita&id=194

Iklan