Tag

, , ,

Kompas, 15 Juli 1998
Tujuh Oknum Kopassus Ditahan

JAKARTA– Tujuh oknum anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus penculikan sejumlah aktivis, dan mereka itu resmi dikenakan tahanan militer mulai Selasa, kata Komandan Puspom ABRI Mayjen Syamsu Djalal, Selasa di Jakarta.

Menanggapi pertanyaan tentang jenjang pangkat, nama dan grup satuan Kopassus yang dinyatakan sebagai tersangka itu, ia tidak bersedia menyebutkannya, dan menambahkan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati.

Selain itu, Puspom ABRI telah memeriksa sejumlah anggota Kopassus, mulai dari pimpinan sampai prajurit, untuk mengungkapkan kasus penculikan mahasiswa tersebut.

Namun dia menegaskan bahwa penyelidikan kasus penculikan para aktivis itu masih tetap dikembangkan, sehingga tidak tertutup kemungkinannya jika saksi maupun tersangkanya menjadi bertambah.

Mayjen Syamsu mengatakan, sebanyak 43 saksi, di antaranya 20 orang oknum anggota ABRI, telah diperiksa untuk menuntaskan kasus penculikan para aktivis itu, dan penyelidikan terus dikembangkan.

Sebelumnya, Kapuspen Hankam/ABRI, Mayjen Syamsul Ma’arif menyatakan beberapa oknum Kopassus terlibat dalam kasus penculikan Pius Lustrilanang, Desmond J Mahesa, Haryanto Taslam, Andi Arief, Feisal Reza dan Waluyo Jati, dan penyekapan Nezar Patria, Aan Rusdiyanto, serta Mugiyanto.

“Hasil temuan ini merupakan tindak lanjut dari Tim Pencari Fakta ABRI dalam kasus orang hilang, setelah pada 29 Juni lalu menerima penjelasan Pangab tentang adanya indikasi keterlibatan beberapa oknum ABRI dalam kasus tersebut,” lanjut Syamsu.

Tim Pencari Fakta (TPF) itu, menurut Kapuspen Hankam/ABRI, telah melakukan kegiatan yang terarah dan mendalam bekerja sama dengan badan lain di luar struktur ABRI, antara lain Komnas HAM dan beberapa LSM.

Selain itu, TPF telah mendatangi beberapa instalasi ABRI yang patut diduga telah digunakan sebagai tempat untuk melakukan penyekapan para korban-korban penculikan.

“Tim juga mewawancarai berbagai pihak yang diduga mengetahui kasus tersebut, untuk melakukan check and recheck terhadap kejelasan kasus itu, bahkan sudah memeriksa beberapa perwira ABRI yang patut diduga terlibat,’ katanya.

Sampai saat ini, menurut Kapuspen, diduga terjadi kesalahan prosedur yang bermula dari perintah pimpinan Kopassus untuk mengungkap sejumlah kegiatan radikal. “Namun, dalam pelaksanaan perintah itu telah dilakukan tindakan yang melampaui batas kepatutan dengan menyekap para korban secara melawan hukum,” katanya.

Ia mengatakan, berdasarkan temuan itu, dengan jiwa Sapta Marga serta untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar, ABRI mengambil beberapa langkah penting guna menuntaskan penyelesaian perkara itu.

Sebagai tindak lanjut, Pangab telah memerintahkan Polisi dan Oditorat Militer untuk mengusut tuntas dan memproses para tersangka sesuai ketentuan hukum secepatnya.

Oleh karena itu, Kapuspen meminta semua pihak menangkap tekad, keberanian dan keikhlasan ABRI untuk mengakui kesalahan ini betapapun pahitnya.

“Untuk selanjutnya semua perhatian, langkah dan tindakan, kita fokuskan ke masa depan yang masih penuh dengan hambatan dan tantangan,” katanya.

Pimpinan ABRI berharap agar kejujuran dan kemauan baik untuk mengungkap kasus orang hilang secara tuntas, justru menimbulkan hal-hal baru yang dijadikan objek perdebatan umum (polemik) yang tak kunjung selesai, katanya.

Kontras menolak

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) menolak pernyataan Kapuspen Hankam/ABRI Mayjen Syamsul Ma’arif bahwa pelaku penculikan sejumlah aktivis mahasiswa/politik adalah oknum anggota Kopassus dan merupakan kesalahan prosedur. Kontras meyakini, penculikan terjadi bukan karena salah prosedur sekaligus bukan dilakukan oleh oknum, melainkan institusi Kopassus.

Penolakan terhadap pernyataan ABRI ini disampaikan Koordinator Badan Pekerja Kontras, A Munir SH di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, Selasa siang. Munir didampingi anggota Kontras Dadang Trisasongko SH serta dua aktivis yang pernah diculik, Rahardjo Waluyo Jati dan Desmond J Mahesa.

“Lembaga pengatur prosedur penangkapan dan penahanan orang itu kepolisian, bukan Kopassus. Jadi, tak ada istilah `salah tangkap` dan `salah tindakan` di institusi Kopassus. Penculikan ini institusional, yang pertanggungjawabannya juga harus pada tingkat institusional,” tegasnya.

Atas pernyataan Kapuspen Hankam/ABRI itu Munir mempertanyakan adanya kegiatan ‘pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan radikal’ oleh Kopassus. Menurut Munir, aktivitas itu justru merupakan suatu kesalahan jika Kopassus melakukannya. “Sebab, pengawasan terhadap aktivitas masyarakat sipil merupakan perintah di luar kewenangan Kopassus,” tegas Munir, yang juga Wakil Sekretaris Bidang Operasional YLBHI.

Selain itu, tambah Munir, pernyataan Kapuspen sebetulnya justru membuka rahasia bahwa selama ini Kopassus ternyata juga melakukan operasi-operasi pengawasan masyarakat secara langsung, yang sebenarnya di luar kapasitasnya sebagai institusi militer. “Jadi, bukan hanya Kodam yang melakukan operasi melalui Bakorstanas, dan Kodim melalui Posko Kewaspadaan, tapi juga Kopassus.”

Munir juga menegaskan, beberapa waktu lalu Kontras pernah menyampaikan dugaan keterlibatan beberapa institusi militer mulai Koramil, Kodim, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya hingga Mabes Polri. “Dan sekarang satu institusi lagi seperti disebut Kapuspen, yakni Kopassus.”

Namun, Kontras menghargai langkah-langkah dan temuan ABRI. Hanya saja, sambungnya, masih ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti, termasuk tentang nasib para aktivis yang masih hilang. Dalam catatan Kontras kini masih ada 14 aktivis yang nasibnya belum jelas. Padahal, ABRI mengaku tahu berbagai hal tentang mereka, termasuk tempat penyekapannya.

“Sampai hari ini ABRI tak pernah menjelaskan bagaimana nasib orang-orang yang hilang, yang sangat kuat diduga dan diyakini ada di tangan penculik. ABRI juga belum memberi jawaban apapun tentang keselamatan mereka, dan belum pernah menjelaskan ke masyarakat, atau minimal kepada keluarga masing-masing.”

Padahal, lanjut Munir, beberapa bekas korban penculikan _termasuk Desmond J Mahesa_ mengaku pernah disekap di tempat yang sama dengan para aktivis lain yang hingga kini masih raib seperti Herman Hendrawan, Suyat, Soni Yani Afri dan suami artis film, Dedi Hamdun. “Herman Hendrawan, misalnya, jelas pernah bertemu Desmond dan disekap di tempat yang sama,” paparnya.

Karena itu pula, Munir menilai ABRI bertanggungjawab atas keselamatan Suyat dkk _hidup atau mati. Jika Suyat dkk memang masih hidup, Kontras menuntut ABRI segera mengembalikan mereka ke Kontras atau ke keluarga masing-masing.

“Kalaupun mereka tidak dalam keadaan hidup, ABRI juga bertanggung jawab untuk menyampaikan ke masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban proses, kemudian mengusut pelakunya,” tandas Munir, yang juga mempertanyakan keberadaan Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Andi Arief, yang sampai sekarang masih ditahan Polda Metro Jaya.

Bukan kesalahan prosedur

Sangkalan serupa juga dikemukakan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dalam siaran pers yang ditandatangani Direktur Eksekutif Hendardi, Selasa. Menurut PBHI, penculikan tersebut memang sudah direncanakan jauh hari sebelumnya.

PBHI menilai, pernyataan kesalahan itu bermula dari suatu perintah pimpinan Kopassus untuk mengungkap sejumlah kegiatan radikal, merupakan hal yang bukan saja terlampau dini dilontarkan, namun juga bisa bermaksud mengarahkan pandangan publik supaya ada kesan perbuatan itu tidak disengaja.

Dengan kesan itu, menurut PBHI, ti ingin dibentuk opini, kegiatan itu seolah-olah bukan merupakan suatu aktivitas terorganisasi/terencana serta secara langsung menutup kemungkinan sebagai perintah dari Pimpinan Kopassus atau pimpinan ABRI lainnya.

PBHI menambahkan, berdasarkan berbagai pengakuan para korban serta sejumlah fakta, operasi penculikan dilakukan secara terencana dan terorganisasi dengan dugaan kuat menggunakan biaya besar. Itu bisa dilihat antara lain pada penyekapan yang cukup memakan waktu lama atas beberapa aktivis.

Penggunaan fasilitas sel canggih yang dilengkapi mesin pendingin udara/AC, kamera monitor, pemulangan beberapa korban ke daerah masing-masing menggunakan pesawat terbang, juga menunjukkan besarnya biaya yang dikeluarkan. Penggunaan dana besar dalam operasi semacam ini, tegas PBHI, mustahil dilakukan tanpa rencana dan terpimpin. “Mustahil kalau operasi semacam ini hanya merupakan kesalahan prosedur,” kata Hendardi.

PBHI juga menduga, operasi semacam itu tidak mungkin dilakukan di bawah kendali dan perencanaan unit rendah dan menengah. Sebaliknya, dari level tinggi dalam organisasi ABRI. Level seperti inilah, tegas PBHI, yang mampu mengambil komando dilakukannya operasi dengan fasilitas serta biaya yang besar semacam itu. Dalam pada itu, kini masalah yang paling mengedepan adalah bagaimana menelusuri motif dan aktivitas tersebut.

Tugas pengungkapan aktivitas warga masyarakat yang diduga keras bermuatan tindak kriminal, kata PBHI, merupakan tugas Kepolisian, dan sama sekali bukan tugas Kopassus. Apalagi para korban merupakan aktivis politik/mahasiswa yang dari latar belakangnya selama ini sangat kuat diketahui menjauhi berbagai tindakan radikal melalui tindakan kriminal.

Pembenaran atas tugas ini pada satuan lain di luar Kepolisian, tegas PBHI, hanya menunjukkan kerancuan dalam kebijakan pimpinan ABRI . Dalam hal ini dapat terjadi, PBHI berpendapat pimpinan ABRI juga memikul tanggung jawab kesalahan.

Dalam kaitan dengan hal-hal di atas yang dapat mengungkap motif politik peristiwa ini secara tuntas, PBHI mendesak agar dilakukan pula pemeriksaan dan pengusutan pada pimpinan ABRI, termasuk Danjen Kopassus waktu itu Letjen Prabowo Subianto (sekarang Dansesko ABRI) maupun pimpinan ABRI lainnya yang secara hirarkis organisatoris dapat diduga melakukan perencanaan dan perintah atas aktivitas tersebut.

Memuji

Sejumlah pihak yang dimintai tanggapannya menyatakan pujian terhadap pengungkapan temuan TPF oleh pimpinan ABRI itu. Namun mereka meminta pimpinan ABRI mengusut tuntas kemungkinan keterlibatan atasan para tersangka.

Tanggapan keras, dikemukakan anggota Komnas HAM Clementino Dos Reis Amaral. Ia menilai terjadinya kesalahan prosedur yang dilakukan oknum-oknum Kopassus tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pimpinan yang memberikan perintah. Menurut Amaral, adalah kecil kemungkinan pimpinan oknum tersebut tidak mengetahui tindakan anak buahnya.

“Dalam hal-hal seperti ini jangan lagi kita bicara soal oknum, tapi siapa komandannya. Saya yakin, kalaupun bukan orang nomor satu, paling tidak orang nomor dua, tiga, atau nomor empat di kesatuannya pasti tahu,” katanya.

“Masa tidak tahu, (penyekapan) itu bukan satu-dua hari kan? Itu dalam hitungan bulan, bahkan ada yang tahun. Ada yang dua-tiga bulan, ada yang 7 bulan, ada yang setahun. Masa jika oknum yang melakukan, yang lainnya nggak tahu. Yang bener saja,” tambah Amaral.

Hal senada dikemukakan advokat Adnan Buyung Nasution yang ditemui seusai persidangan Kasus Trisakti di Mahmil Jakarta. Ia berpendapat, jika sejumlah anggota Kopassus benar terlibat dalam kasus penculikan dan penyekapan itu, jangan hanya anggota pasukannnya yang diadili, tetapi juga komandannya .

Buyung mengemukakan dugaannya, kasus penculikan aktivis itu ada kaitan dengan kasus penembakan mahasiswa Trisakti dan kerusuhan sosial yang diwarnai penjarahan, pembakaran dan perkosaan beberapa waktu lalu. dob/son/wip/yos

Sumber: http://www.indomedia.com/bpost/9807/15/

Iklan