Tag

, ,

2009-11-18 04:23:47 WIB

Politikindonesia – Menemui anggota Komisi III yang cukup vocal dalam menyuarakan aspirasinya ini tak terlalu sulit. Ukuran tubuhnya yang tak terlalu tinggi ditambah kepalanya yang plontos, merupakan ciri khas penampilannya. Smart, tegas dan berani juga merupakan sisi lain yang melatarinya.

Desmon J Mahendra. Siapa yang tak mengenal mantan aktivis yang telah merasakan pahit getirnya saat memperjuangkan reformasi di negeri ini. Namun ketika cita-cita sebagian besar rakyat Indonesia itu telah tercapai, tak lantas membuatnya terlena. Perjuangan belum selesai. Begitu ia kerap mengatakannya. Ranah hukum dimasuki. Ia pun bersama beberapa rekannya mendirikan LBH Nusantara.

Masih belum puas di jalur itu. Ia pun memasuki ranah politik, agar dapat berperan dalam pengambilan keputusan-keputusan politik di negeri ini. Melalui Partai Gerindra, jalan menuju rumah rakyat pun terkuak. Tak tanggung-tanggung, partainya pun mempercayakannya sebagai Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI.

Carut marut penegakkan hukum di negeri akibat ulah makelar kasus (markus) menjadi fokus perhatiannya. Setidaknya ada tiga kasus besar yang tengah menjadi perhatian bersama rekan-rekan di Komisi III DPR RI yakni kasus Antasari Azhar, kasus Bibit-Chandra dan Bank Century. Bersama koleganya di komisi yang membidangi hukum itu, Desmon pun terus bersuara lantang, menentang segala bentuk intervensi terhadap sistem penegakkan hukum di negeri ini. Keinginannya tak muluk-muluk, ia ingin agar hukum benar-benar menjadi panglima di negeri ini. Karena itu berbagai jalan diretas bersama, termasuk perjuangan aktifnya (tak sekedar menandatangani-red) dalam menggolkan hak angket Century. Sebab menurutnya ada wilayah politik yang harus ditempuh mengatasi kebuntuan dalam melacak aliran dana Bank Century sehingga kasus ini menjadi terang benderang yakni dengan mendorong agar Presiden SBY mengeluarkan Perpu yang membolehkan PPATK memberikan data aliran dana Bank Century ke BPK, sehingga hasil auditnya sempurna. Kesempurnaan audit BPK inilah yang diharapkan bakal menguak misteri yang masih tersembunyi dalam kasus tersebut yakni tentang aliran dana.

Benarkah muara dari hak angket ini akan mengerucut ke soal aliran dana yang diduga masuk ke Tim Sukses salah satu partai peserta Pemilihan Presiden (Pilpres)? Bagaimana pendapatnya terhadap hak angket Century yang cukup menguras tenaga dan pikirannya itu, berikut petikan wawancaranya dengan [Sapto Adiwiloso] dari http://www.politikindonesia.com di gedung DPR RI, Selasa (17/11).

Atas alasan apa, para pengusul hak anget, mengusung kasus Bank Century ke ranah politik?
Pertama, selama ini kan penanganan kasus Bank Century berdasarkan perpu-perpu. Perpu-perpu pada waktu itu dikeluarkan dengan mudahnya. Sebut saja misalnya Perpu Nomor 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Dan anehnya Perpu itu dilanggar. Nah ini ada apa sebenarnya?

Kedua, ketentuan dalam pasal 26 huruf g UU PPATK (pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) membuat Badan pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dapat porsi untuk mendapatkan data tentang aliran dana talangan Bank Century.

Karena itu, hasil audit BPK sudah dapat diduga tidak akan maksimal. Sebab BPK hanya mampu mengaudit angka-angka. Tetapi kemana aliran dana itu digelontorkan, tidak kelihatan. Penyebabnya tak lain, karena PPATK tidak dapat memberikan data aliran dana tersebut, karena memang ada UU yang melarangnya.

Karena itu kami mendorong agar Presiden mengeluarkan Peraturan Pengganti UU (perpu) sebagai terobosan hukum untuk memperbolehkan PPATK menyerahkan data aliran dana Bank Century ke BPK, agar hasil auditnya menjadi sempurna. Atau segera mengembalikan proses penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti agar tidak menimbulkan dugaan-dugaan yang meresahkan masyarakat. Karena itulah kami sebagai wakil rakyat bersikap mendorong segera dituntaskannya kasus ini.

Kemana muara hak angket Century ini akan dituju?
Kita hanya mau memberikan penjelasan kepada masyarakat atas dugaan-dugaan, isu-isu atau praduga-praduga yang muncul. Dalam konteks mengungkap inilah, hak angket itu kita dorong.

Tapi kan kasusnya sendiri tengah diproses di tingkat penyidikan. Apakah nanti justru tidak mengganggu proses penegakan hukum itu sendiri?
Ini berbeda. Proses hukum berbeda dengan proses politik. Dari proses inilah, kalau nanti kita buat Pansus yang menyatakan bahwa aliran itu dapat dibuktikan, maka urusan hukumnya tetap berjalan dengan sendirinya. Tidak alasan bagi Kejaksaan, Kepolisian dan bahkan KPK untuk menghentikan kalau ternyata terbukti ada unsure-unsur tindak pidana dalam kasus tersebut.

Dibanding kasus lain, apakah skandal Bank Century ini mempunyai bobot masalah yang berbeda sehingga begitu menyita perhatian?
Kalau bicara Bank Century ini kan asolusi, karena sementara ini diduga ada ketidakjelasan aliran dananya. Ada dugaan bahwa dana talangan Bank Century itu mengalir kepada tim-tim sukses. Dana itu digelontorkan lewat nasabah-nasabah besar kepada tim-tim sukses. Jadi ini memang tidak murni. Semestinya hanya 6 sekian miliar rupiah tetapi kemudian menjadi Rp 6,7 triliun. Nah ada apa sebenarnya dalam persoalan ini?

Jika ternyata terbukti ada unsur tindak pidana dalam kasus Bank Century ini, lantas apa sikap para pengusul hak angket?
Kita akan lihat, apakah semua kawan-kawan di DPR sepakat untuk menggolkan dulu pada rapat paripurna. Ini kan merupakan bagian hak anggota dewan untuk menggunakan hak angket apa tidak. Terganjal apa tidak. Ini memang masih panjang waktunya. Kita lihat saja nanti.

Banyak kalangan pesimis, hak angket ini bakal berlanjut. Komentar anda?
Saya piker inilah yang akan kita lihat. Kan ada dua hal yang saya kemukakan tadi. Persoalan hukum terpisah. Namun persoalan politik akan jalan terus. Ujung dari persoalan politik ini adalah pada saat jadwal paripurnanya pada Badan Musyawarah (Bamus) itu kapan. Lalu dalam paripurnanya itu disetujui apa tidak.

Nah ini kalau mendapat dukungan 300 anggota saja dari 560 anggota DPR RI maka berarti kalau divoting maka akan tetap jalan.

Bagaimana dengan keberatan Partai democrat terhadap penggunaan hak angket Century ini?
Kalau Partai Demokrat keberatan itu sah-sah saja. Tetapi ini semakin membuktikan praduga bahwa dana ini mengucur ke Tim Sukses Partai demokrat. Ini wajar-wajar saja, jika mereka keberatan. Semakin jelas bahwa ada upaya untuk melindungi kasus ini atau untuk tidak terungkapnya kasus ini.

Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan jika terus diungkap akan menyeret pejabat teras di negeri ini?
Nah ini kan wartawan yang mengatakan.

Tapi dari segi hukumnya sendiri apakah memang memungkinkan?
Ya kalau menurut saya jelas ada unsure tindak pidananya karena DPR waktu itu hanya menyetujui Rp2,77 triliun, tetapi koq ini jalan terus hingga Rp 6,7 triliun, lantas kemana saja dana itu mengalir?

(sapto adiwiloso/yk)
Sumber: http://www.politikindonesia.com/index.php?k=wawancara&i=437-Desmond-J-Mahesa:-Audit-BPK-Tak-Akan-Maksimal-Tanpa-Perpu

Iklan