Tag

, , ,

inilah.com, 27/11/2009 – 08:27
R Ferdian Andi R

INILAH.COM, Jakarta – Nasib Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto masih belum menentu. Meski Presiden SBY secara eksplisit menegaskan penghentian atas kasus ini, ternyata masih ada celah hukum yang bisa melengserkan keduanya dari kursi pimpinan KPK. Nasib Chandra-Bibit masih fifty-fifty. Ada skenario melengserkan keduanya?

Kemarin (26/11) sejatinya, Komisi III DPR mengagendakan pandangan mini fraksi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Pelaksana Tugas KPK di hadapan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN). Namun, agenda penting itu batal tak jelas musababnya.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman terlanjur mengetok palu sidang menutup sidang itu. Yang sebelumnya diawali perdebatan antaranggota Komisi III dengan pemerintah. Fokus perdebatan terkait munculnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 32 ayat 1 huruf c UU No 30/2002 tentang pemberhentian tetap jika menjadi terdakwa.

Dalam Rapat Komisi III itu dapat disimpulkan, keputusan DPR terkait Perppu No 4/2009 dilakukan setelah pembukaan sidang kedua pada 4 Januari 2009, tanpa merinci kapan waktunya. Karena, masa sidang pertama DPR akan berakhir pada 4 Desember yang lalu dilanjutkan masa reses hingga 3 Januari 2010. Artinya, respon DPR terhadap Perppu yang diteken Presiden SBY pada 21 September 2009 itu baru dilakukan lebih dari tiga bulan sejak Perppu itu dibuat. Padahal, dalam konstitusi diberi tenggat waktu selama tiga bulan bagi DPR menyetujui atau menolak Perppu.

Situasi ini membuat gelisah beberapa fraksi yang sejak awal telah menyiapkan pandangan mini fraksi terkait Perppu No 4/2009. Sedikitnya terdapat tiga fraksi yang telah menyiapkan pandangan mini fraksi terkait Perppu itu yaitu F-PPP, F-Gerindra, dan F-Hanura.

Anggota Komisi III DPR dari FPP Ahmad Yani menegaskan sebenarnya pihaknya telah menyiapkan pandangan mini fraksi terkait Perppu Plt KPK. Namun Yani mengaku heran atas ditundanya pernyataan fraksi dengan tanpa alasan jelas.

“Kami sangat menyesalkan, pimpinan rapat. Padahal rapat tadi diagendakan untuk menyampaikan pandangan mini fraksi. Dengan dua opsi, apakah Perppu itu diterima atau ditolak. PPP, Hanura, dan Gerindra sudah siap menyampaikan sikap mini fraksi. Tapi sayangnya rapat tadi ditutup tanpa alasan jelas,” ujarnya kepada pers usai Rapat Komisi III DPR dengan pemerintah di gedung DPR, Kamis (26/11).

Terkait dengan sikap fraksinya terhadap Perppu No 4/2009, Yani menegaskan pihaknya menolak Perppu itu. Alasannya, Perppu tidak menjelaskan alasan kegentingan situasi saat penunjukkan Plt Pimpinan KPK.

“PPP menolak Perppu itu, alasannya kita menilai landasan yuridis keadaan yang memaksa, sudah tidak terpenuhi lagi. Karena pimpinan KPK masih dua, dibantu deputi atau direktur,” tegas mantan pengacara ini.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding. Ia mengaku tidak bisa memahami langkah pimpinan Komisi III yang menunda tanggapan mii fraksi terkait Perppu No 4/2009. “Kami menolak untuk dijadikan UU, dan meminta kepada presiden untuk mencabut Perppu ini, dan mengembalikan Bibit-Chandra sebagai pimpinan KPK. Ada apa di balik ini semua?” cetusnya seraya mempertanyakan penundaan pandangan mini fraksi di Komisi III.

Desmond J Mahesa dari Fraksi Gerindra mengatakan, konsekuensi dari penundaan sikap fraksi terhadap Perppu No 4/2009 ini akan sangat berpengaruh terhadap nasib Chandra-Bibit. Menurut dia, meski Presiden SBY telah menegaskan untuk menghentikan kasus Chandra-Bibit, namun bisa saja, melalui penundaan pembacaan fraksi terahdap Perppu tersebut sama saja menjerat Chandra-Bibit dalam posisi yang tak jelas.

“Ini seperti buying time, karena jika selama tiga bulan berturut-turut tidak bekerja, maka otomatis akan gugur statusnya sebagai pimpinan KPK,” kata bekas aktivis 1998 ini.

Peluang penjegalan Chandra-Bibit dari kursi pimpinan KPK melalui pintu DPR sangat mungkin terjadi. Jika skenarionya dengan mengulur-ulur waktu terhadap Perppu Plt KPK. Semakin Perppu itu tak jelas nasibnya, semakin tak jelas pula nasib Chandra-Bibit. Toh, saat ini, berkas Chandra telah P21 dan dibawa ke kejaksaan untuk siap disidangkan. [mor]

Sumber: http://www.inilah.com/berita/politik/2009/11/27/189041/nasib-chandra-bibit-masih-fifty-fifty/

Iklan