Tag

, ,

Rabu, 13 Januari 2010, 03:53:56 WIB

Jakarta, RMOL. Peristiwanya Terjadi 10 Tahun Yang Lalu.

Banyak kalangan pesimis terhadap kinerja Kejagung menuntaskan kasus kredit macet Bank Indover. Bukan hanya dari segi hukum yang berbeda, tersangka yang sudah ditetapkan saja tidak diketahui keberadaannya.

Kejagung sudah menetapkan Sidharta SP Soerjadi (pimpinan Bank Indover di Amsterdam) dan Permadi Gandapradja (pimpinan perwakilan Bank Indover di Hongkong) sebagai tersangka.

Anehnya, meski sudah ada tersangka dan tidak diketahui keberadannya, korps Adyaksa itu tidak menetapkan para tersangka sebagai buron.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Marwan Effendy, mengatakan, dua ter­sang­ka Bank Indover yang sudah ditetapkan belum diketahui kebe­ra­daannya. “Tapi mereka belum dinyatakan bu­ron,” kata­nya be­berapa waktu lalu. Ini jelas membuat beberapa ka­langan ber­tanya, kejagung serius nggak sih.

Pengamat ekonomi, Ichsa­nuddin Noorsy mengatakan, kasus Bank Indover itu sudah lama terjadi. “Dokumen kasus itu ada di ta­ngan saya. Kasus itu peristiwa 10 tahun lalu, sudah ada bukti sejak awal penyaluran kredit fiktif itu. Jadi tidak ada alasan kejaksaan tidak menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas,” kata Noorsy.

Namun, menurut Noorsy yang menjadi permasalahan pokok saat itu, sejak tahun 2003 hingga seka­rang di DPR telah terjadi per­debatan macam-macam ter­kait kasus ini.

Noorsy pun pesimis kejaksaan mampu menegakkan hukum terkait kasus Bank Indover ini. “Melihat si­tuasi sekarang dan sepanjang pe­rilaku dari kejaksaan seperti ini, saya tidak yakin lembaga itu mampu me­negakkan hukum,” ujarnya.

Ia menilai, kalau temuan-temuan reformasi hukum yang ada se­karang menurutnya temuan yang telat, bukan hal yang baru. Artinya, ini persoalan yang berke­lanjutan seperti kasus Century, istilah cicak buaya persoalan mafia peradilan, dan lainnya selalu mengalami penundaan untuk diselesaikan.

Menurutnya, ini bagian dari utangnya kejaksaan. “Ya, kejak­saan masih mengutang kasus Bank Indover dan kasus Bank Bahana. Mereka harus bayar utang dong dengan menuntaskan kasus ini,” pintanya.

Noorsy mengaku, terkait do­kumen Bank Indover pernah dise­rahkan ke KPK pada 21 November 2009. “Setelah lihat kejagung porak-poranda tidak karu-karuan, begitu juga dengan dengan kinerjanya yang tidak jelas, saya juga serahkan print kasus itu ke KPK,” paparnya.

Sementara itu Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM), Zae­nal Arifin Mochtar menilai kejak­saan tidak serius menuntaskan kasus ini.

“Kalaupun terbentur hukum di Belanda bukan berarti kasus yang terbilang lama ini berhenti sam­pai. Apalagi sudah ditetapkan tersangka harusnya diproses dong,” kata Zaenal.

Jika tidak bisa diselesaikan, Zaenal meminta kejaksaan me­nye­rahkan kasus itu untuk dita­ngani aparat penegak hukum yang lain seperti KPK.

Sekadar mengingatkan, hasil audit Badan Pemeriksa Ke­u­angan (BPK) tahun 2006 me­ne­mukan potensi kerugian yang ditimbulkan Bank Indo­ver ke­pada induknya, yakni BI sebesar 809 juta dolar AS dan Rp 109 mi­liar. Ini akibat dari pinjaman tak wajar ke sejumlah debitor yang berujung pada kredit macet.

Puncak penemuan BPK ter­sebut yakni pembekuan seluruh operasi Bank Indover mulai 7 Oktober 2008 yang dilaku­kan bank sen­tral Belanda melalui pu­tusan pe­ngadilan. Pembekuan dila­ku­kan setelah Indover meng­alami kesu­litan likuiditas secara beruntun.

Atas audit tersebut, pada 24 Oktober 2008, Kejagung secara resmi mengumumkan melakukan kajian kembali terhadap kasus itu atas instruksi Jaksa Agung. Ka­jian dilaksanakan dengan me­laksanakan gelar perkara ulang bersama BPK.

Hasilnya, Kejagung kesulitan melanjutkan penyidikan kasus dugaan tersebut karena ter­bentur pada aturan BI tentang batasan pengucuran kredit di Indover.

“Ini Tindak Pidana Di Bidang Perbankan”
M Ali Zaidan, Anggota Komisi Kejaksaan

Anggota Komisi Kejaksaan, M Ali Zaidan meminta Kejagung untuk menjelaskan kepada publik sejauhmana usaha yang telah dilakukan selama ini terkait pe­nanganan kasus Bank Indover.

“Jika belum menunjukan per­kembangan sewajarnya penegak hukum memenuhi tuntutan trans­paransi. Ini menunjukan adanya konsisten tinggi dari penegak hukum,” kata Ali Zaidan kepada Rakyat Merdeka.

Terkait penetapan tersangka, Ali mengutarakan, harus sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Sebab, ini menyangkut hak azasi tersangka yang telah di­ten­tukan oleh undang-undang, yakni hak untuk diperiksa se­cara tepat dan adil sebagai war­ga negara.

Bukan hanya itu, Ali menya­ta­kan, jika tidak diketahui ter­sang­kanya di mana, maka per­nyataan buron itu setidaknya membu­tuh­kan kerja sama de­ngan instansi lain seperti polri maupun imigrasi.

“Ini merupakan tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Artinya, tidak cukup ditangani oleh kejaksaan saja, perlu dise­rahkan kepada KPK untuk dila­kukan supervisi agar lebih efek­tif,” cetusnya.

“Masih Terbentur Masalah Perbedaan Hukum Belanda”
Hendarman Supandji, Jaksa Agung

Jaksa Agung Hendarman Supandji mengaku kesulitan menuntaskan kasus dugaan korupsi Bank Indover. Ini dika­renakan ada perbedaan hukum antara pemerintah Indonesia dengan Belanda.

“Masih terbentur masalah perbedaan hukum Belanda. Ini disebabkan karena terganjal ketentuan Pasal 5 KUHAP. Apabila perbuatan orang Indo­nesia dilakukan di luar negeri di dalam wilayah asing kita mau terapkan hukum Indonesainya itu sulit. Tidak bisa pas gi­tu,” kata Hendarman Supandji usai pelantikan Eselon II di gedung kejagung, Jakarta, kemarin.

Untuk itu Hendarman tidak akan menggunakan pasal 5 KUHAP melainkan menggu­nakan pasal 2 KUHAP yang bisa dirumuskan terkait kasus ini. Menurutnya, bila ada per­bu­atan dengan administrasi yang berlaku di negara lain, walaupun yang melakukan orang Indonesia, untuk meng­ambil duitnya akan tebentur pada ketentuan pasal itu.

“Kalau perbuatan ini dia­jukan dan kemudian pengacara me­lihat celah hukumnya, kita akan percuma. Tentunya saya sudah melakukan kajian biar pak Marwan (JAM Pidsus) yang akan menyampaikan ja­wa­ban. Apakah kita bisa meng­a­jukan mereka berdasarkan pasal 2 KUHAP. Inikan karena ma­salah wilayah,”jelasnya.

Hendarman menegaskan, perbuatan itu terjadi di wilayah Belanda, jadi tidak mungkin bisa diperlakukan hukum Indo­nesia. Walaupun berbuatannya itu bisa dirumuskan dalam un­dang-undang korupsi yang lama pasal 1 ayat a atau b. Tapi tetap saja ada masalah yu­ridiksinya.

Jika itu diajukan, menurut Hendarman, akan tetap meng­alami kegagalan. Karena ada ketentuan pasal 5 KUHAP itu. Jika tidak ada masalah, pasti kejaksaan sudah maju, apalagi perbuatannya sudah bisa diru­muskan, sudah ditetapkan ter­sang­ka. Kalau sudah ada ter­sangka pasti perbuatan hukum­nya jelas, pertanggungjawaban pidananya ada. Tetapi ada ke­ten­tuan, meski ketentuan itu bisa dicabut. Hanya saja nanti bisa menjadi masalah internasional.

Mengenai tersangka, Jaksa Agung menjelaskan, dalam hal ini kejaksaan tidak melihat tersangkanya, tapi lebih kepada perbuatannya itu.

“Kalau nanti tersangkanya tidak bisa diajukan tentunya bisa SKPP (Surat Keputusan Pengh­entian Penyidikan). Tapi itu tidak kita lihat sekarang, nanti bela­kangan. Kalau me­mang bisa akan kita ajukan, pasti kita lihat orang­nya,” ung­kap Hendarman.

Namun masalah tersangka ini, lanjutnya, jika ternyata nanti orangnya tidak mampu, perbu­atannya ada tapi tidak bisa di­per­tanggungjawabkan, mi­sal­nya sakit permanen, atau orang­nya meninggal maka keru­gian­nya bisa dituntut secara perdata.

“Kita sudah melakukan kerja sama dengan duta besar Be­landa waktu dia datang dan mempermasalahkan hal ini. Harus memakai MLA (Mutual Legal Assistance). Sedangkan yang kita lihat pasal yang diper­gunakan di negeri Belanda tidak ada,”ungkapnya.

“Harus Ada Kejelasan”
Desmond J Mahesa, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR, Desmond J Mahesa mendesak kejaksaan serius menin­dak­lan­juti kasus Bank Indover yang pe­nanganannya terbilang lama.

“Jika kejaksaan serius kasus ini akan menunjukkan perkem­ba­ngan yang signifikan,” kata Des­mond kepada Rakyat Merdeka.

Politisi Partai Gerindra ini berjanji akan mempertanyakan perihal lambannya penanganan kasus ini kepada kejaksaan. Ini akan jadi agenda utama saat rapat kerja dengan kejaksaan nanti.

Disinggung juga meminta kejaksaan memeriksa tersangka kasus itu. Ini penting demi kepastian hukum.

“Harus ada kejelasan dari penegakan hukum terkait status hukum para tersangka itu. Jangan-jangan kasus ini sudah dihentikan. Makanya nanti kami akan minta penjelasan ke keja­gung,”tegasnya.

“Mereka Rugikan Negara Harusnya Tanggung Jawab”
Eva Kusuma Sundari, Anggota Komisi XI DPR

Anggota Komisi XI DPR, Eva Kusuma Sundari berharap kejaksaan tetap mengusut dua orang tersangka kasus Bank Indover untuk diadili berda­sarkan hukum yang berlaku.

“Kejaksaan jangan mem­bi­arkannya dengan alasan yang tidak masuk akal. Mereka me­ru­gikan negara harusnya ber­tanggungjawab. Karena itu, jaksa agung wajib mem­bu­ru­nya,” kata Eva Kusuma kepada Rakyat Merdeka.

Eva mengaku masalah itu pernah dipertanyakannya ke­pada pengawasan BI. Mung­kin diper­lukan audit BPK terkait fak­ta-fakta yang ber­kaitan de­ngan duit negara itu biar lebih jelas.

Makanya dia heran jika keja­gung menyerah dan tidak me­lakukan pengejaran hanya ka­rena sudah ditetapkan oleh ar­bitrase internasional bahwa ka­sus ini tergolong perdata.[RM]

Sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/01/13/86269/Tersangka-Kasus-Indover-Kok-Belum-Diutak-atik

Iklan