Tag

, , ,

Kamis, 11 Februari 2010, 02:27:46 WIB

Jakarta, RMOL. Aktivis Warning Soal Djoko Tjandra:

Belum lama ini Kejagung menyatakan telah mencabut paspor terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra yang masih buron. Dengan begitu, keberadaan yang bersangkutan di luar negeri ilegal.

Namun tindakan Kejagung ini dipertanyakan beberapa pemer­hati hukum. Sebab, dikhawatirkan itu bisa melancarkan jalan Djoko Tjandra untuk lepas dari jerat hukum di Indonesia.

Sekjen Government Watch (Gowa), Andi W Syahputra me­ngatakan, pencabutan paspor itu bisa menimbulkan kesulitan bagi pemerintah Indonesia untuk mengusut keberadaan Djoko.

“Dia (Djoko Tjandra) akan mencari kewarganegaraan lain. Saya justru khawatir pengejarannya malah tambah berlarut-larut,” ujar Andi.

Menurutnya, langkah Keja­gung hanya sebagai satu kebun­tuan berpikir. Sebab, Kejagung tidak bisa berbuat apa-apa untuk menangkap Djoko. “Pi­kiran Hendarman sedang buntu ya,” ujarnya.

Andi mengatakan, tanpa di­cabut paspor milik Djoko, itu tidak akan mengubah apa-apa. Menurutnya, ini bukan kepada masalah pencabutan paspor atau tidak, tapi bagaimana merealisasikan program-program yang pernah dibuat Kejagung untuk menangkap Djoko.

Namun hingga saat ini, kata Andi, tak satupun program Keja­gung untuk menangkap Djoko terealisir. “Tim Pemburu Korup­tor (TPK) saja tidak maksimal memburunya,”ucapnya.

Lebih lanjut Andi mensinyalir kemungkinan ada untuk meng­hentikan kasus ini. Hal ini meng­ingat keberadaan yang ber­sang­kutan tidak jelas. Apalagi kasus ini sudah terlalu lama dan tidak ada perkembangan.

Andi berharap Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) ikut membantu, dengan melakukan kerja sama. Termasuk mengusut aset milik Djoko Tjandra.

Senada dengan Andi, Sekjen Forum Indonesia untuk Trans­paransi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan menilai, tindakan Keja­gung hanya sekadar kamuflase. Jadi untuk memperlihatkan bah­wa kejaksaan itu tidak melakukan upaya maksimal memburu Djoko Tjandra.

“Saya kira itu (pencabutan) sudah dilakukan sejak lama, mengingat itu adalah bagian dari pencekalan. Harusnya dari awal itu sudah dilakukan, tapi kenapa baru sekarang. Saya lihat seperti ada settingan sehingga kasus ini lama terungkap,” kata Yuna.

Yuna melihat tidak ada per­kembangan dalam kasus ini. Untuk itu  kemungkinan kasus ini dihentikan bisa saja. Padahal dia berharap ada upaya penegak hukum untuk terus semangat mengejar para buronan.

Sementara itu, pengamat hu­kum dari Universitas Kris­na­dwi­payana (Unkris), Suyanto Lon­rang mengatakan, pencabutan paspor Djoko Tjandra lebih ke­pada persoalan teknis semata.

Yang lebih tepat diupayakan adalah bagaimana penegakkan hukum itu bisa dilakukan dan terus diupayakan oleh kejaksaan.

“Kejagung itu ibarat pengacara negara Indonesia. Hanya mereka yang bisa membuka dan penutup pintu dalam kasus itu,” kata Suyanto.

Dia mengatakan, semua ter­gan­tung bagaimana niat baik dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus Djoko Tjandra. Begitu juga dengan aset Djoko.

Seperti diberitakan, Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam jawaban tertulis dengan anggota komisi III DPR saat rapat dengar pendapat (RDP) beberapa waktu lalu mengungkapkan da­lam surat JAM Intel nomor : R-720/D.2/Dsp.3/07/2009 tanggal 10 Juli 2009 ditujukan kepada direktur lalu lintas keimigrasian Departemen Hukum dan HAM meminta pencegahan dan pem­blokiran paspor Djoko Tjandra.

Diharapkan dengan adanya hal itu Joko Tjandra tidak bisa ber­gerak bebas dan hanya bisa kembali ke Indonesia.

Selain itu kejaksaan juga telah mengirim surat ke Interpol de­ngan surat JAM Pidsus nomor : R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 kepada Kepala Kepo­lisian Republik Indonesia, perihal ban­tuan pencarian atau pe­nang­kapan Djoko Tjandra.
……………………………………………………………………………………………….

“Terpidana Bisa Bebas dari Hukum”
Desmond J Mahesa, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR, Desmond J Mahesa me­nya­yangkan tindakan pencabutan paspor Djoko S Tjandra yang dilakukan Kejagung.

“Dicabut paspor malah me­nimbulkan tanda tanya yang besar kepada Kejagung. De­ngan dicabut itu berarti tidak diakui lagi sebagai warga ne­gara Indonesia, artinya, ter­pidana bisa bebas dari hukum,” kata Desmond kepada Rakyat Merdeka.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan. Jika ingin kasus ini selesai harusnya terpidana terus diburu. Bukan malah mencabut paspornya.

Desmond mencurigai ada oknum kejaksaan yang ber­main di dalamnya. “Ini se­makin membuktikan sejak awal kasus ini ada oknum yang bermain dan hanya Kejagung yang mengetahuinya,”tegas Demond.

Terkait aset Djoko Tjandra, Desmond meminta kejaksaan terus mengusut aset-aset yang bersangkutan. “Asetnya harus ditarik dan dikembalikan ke negara,”ucapnya.
[RM]

Sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/02/11/87918/Pikiran-Hendarman-Sedang-Buntu-Ya

Iklan