Tag

, , , ,

Rabu, 5 Mei 2010 14:55 WIB

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta – Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tak kunjung menerbitkan Keppres baru tentang pengangkatan Jaksa Agung Hendarman Supandji bakal berbuntut pada impeachment alias pemakzulan.

Alasannya, tanpa Keppres baru pengangkatan Jaksa Agung, Presiden Yudhoyono dinilai mengabaikan prosedur konstitusional menjadikan Hendarman Supandji selaku Jaksa Agung untuk kedua kalinya di kabinet Indonesia Bersatu.

Hal ini ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa di sela rehat rapat kerja Jaksa Agung Hendarman Supandji dengan Komisi III DPR RI di gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (5/5/2010).

Desmond menjelaskan, jabatan Jaksa Agung melekat dengan masa jabatan presiden. Bila masa jabatan presiden berakhir, maka masa jabatan Jaksa Agung juga berakhir. Presiden incumbent bisa mempertahankan Jaksa Agung lama dengan terlebih dahulu menerbitkan Keppres pemberhentian, dan kemudian mengangkat kembali dengan Keppres baru.

“Terlepas dari rasa senang Presiden dengan kinerja Hendarman, mekanisme konstitusional harusnya tetap dipatuhi,” paparnya.

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2010/05/05/sby-terancam-impeachment

————————————————————————————————

Keppres Hendarman Bergantung Pergantian Kapolri
Rabu, 5 Mei 2010 12:21 WIB

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta – Kendati tidak ada Keputusan Presiden teranyar, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengaku memegang Keppres pelantikan menjadi pembantu pemerintahan bernomor 31/P/2007. Berbekal Keppres tersebut, Hendarman memegang kendali institusi Kejaksaan Agung.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Rabu (5/5/2010), Hendarman mengaku, nasibnya akan ditentukan pada Oktober mendatang bersamaan pergantian Kapolri maupun Panglima TNI.”Pemberhentian atau pengangkatan saya akan bersamaan dengan Kapolri, dan Panglima TNI,” ujar Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Hendarman mengaku, sebelumnya juga dia mempertanyakan perihal legalitas pengangkatan dirinya sebagai Jaksa Agung pada pemerintahan SBY untuk kedua kalinya. Apalagi, proses fit and proper tes menjadi anggota kabinet Indonesia bersatu jilid II tak diikuti seperti yang telah digariskan SBY.

Atas perlakuan yang berbeda, Hendarman sempat melepas monogram yang menandakan dirinya menjadi kabinet SBY-Boediono.

“Waktu diangkat, monogram saya copot saat akan dipotret. Saya merasa dalam protokeler saya sudah tidak menjabat,” terangnya.

Namun semua itu terjawab, setelah orang dekat SBY meneguhkan status hukumnya tetap menjadi Jaksa Agung lantaran Presiden SBY belum mengeluarkan Keppres penghentian.

“Saya tanya menseskab, kamu jalan saja karena belum ada pergantian. Saya berjalan terus karena prinsipnya masih memegang jabatan,” ungkapnya.

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2010/05/05/keppres-hendarman-bergantung-pergantian-kapolri

Iklan