Tag

, ,

Senin, 02 Agustus 2010 22:31 wib | Ahmad Baidowi – Koran SI

JAKARTA – Delapan anggota Komisi III DPR mengunjungi Jambi, untuk menelusuri kasus penggelapan pajak senilai Rp300 miliar yang diduga melibatkan perusahaan pengolah minyak sawit mentah, PT Delimuda Perkasa (DMP).

Setelah bertemu Kapolda dan Kajati setempat, anggota Komisi III merekomendasikan agar PT DMP ditutup.

Salah satu anggota Komisi III, Ahmad Yani menyatakan, pihaknya turun ke Jambi untuk mencari tahu penyebab lambannya proses hukum kasus ini. “Kita telusuri siapa yang back up kasus ini,” ungkap Yani dalam rilis yang diterima wartawan, Senin (2/8/2010).

Selain Ahmad Yani dari Fraksi PPP, turut pula sejumlah anggota Komisi III seperti Aziz Syamsuddin, Trimedya Panjaitan, Desmond J Mahesa, Ahmad Rubai, Abdul Djafar, Daday Hudaya, dan Herman Herry.

“Kami akan merokomendasikan agar PT DMP ini ditutup karena telah melakukan sejumlah pelanggaran,” ungkap Trimedya saat dihubungi melalui telepon.

Trimedya juga meminta Direktur Reserse Kriminal (Direskrim) Polda Jambi Kombes Dul Alim agar dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak profesional, karena tidak menahan Surya Dharmadi, Adil Dharmadi, dan Juvendiwan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Menanggapi desakan para anggota Komisi III DPR itu, Kapolda Jambi Brigjen (Pol) Dadang Garhadi berjanji tidak akan main-main dan akan segera menutup PT DMP.

“Kami akan buktikan dan saya siap dicopot,” katanya. Dadang mengaku sudah memasang garis polisi untuk menutup areal pabrik PT DMP. “Tidak ada niat untuk menghentikan kasus ini. Bahkan tersangka Surya Dharmadi sedang kita cari,” tandas Dadang.

Kasus yang kini jadi buah bibir di tingkat nasional ini bermula dari pengaduan anggota DPRD Kabupaten Batanghari Abdul Fattah ke Polda Jambi.

Pasalnya, berdasarkan asumsi DPRD, PT DMP yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, beroperasi tanpa izin sejak 2006.

Dengan beroperasi tanpa izin, diduga perusahaan ini mengemplang pajak sebesar Rp300 miliar.

“Berdasarkan pantauan kami, PT DMP tidak pernah membayar pajak. Padahal, kewajiban perusahaan ini untuk membayar pajak ke negara ditaksir Rp75 miliar per tahun. Artinya, selama empat tahun itu sudah Rp300 miliar tidak pernah disetor ke kas negara,” kata Jamhuri.

Asumsi kerugian negara ini dihitung dari penerimaan tandan buah segar per bulan, rendemen, produksi CPO, harga jual CPO per kilogram, PPN, rendemen kemel, produksi kemel, lalu dikalikan dengan total harga.

PT DMP mengelola pabrik kelapa sawit berkapasitas 80 ton per jam sejak empat tahun lalu, setelah pada 15 Desember 2006 membeli pabrik tersebut dari PT Tunjuk Langit Sejahtera (TLS).

Ironisnya, perusahaan ini tidak memiliki kebun sendiri. Dalam pengoperasiannya sehari-hari perusahaan ini menampung buah sawit dari para petani yang berada di sekitar kawasan perusahaan. “Ini saja sudah menyalahi aturan, karena setiap perusahaan yang membangun pabrik harus memiliki lahan kebun sendiri minimal 2.000 hektare,” kata Desmond J Mahesa.

Dalam kasus ini, Polda Jambi baru menahan Manajer Operasional PT DMP Bijak Peranginangin, sementara Juvendiwan dan Adil Dharmadi (Derektur PT DMP), serta Direktur Utama PT DMP Surya Dharmadi, kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 Juli lalu, namun hingga kini belum ditahan. <b>(Ahmad Baidowi/Koran SI/ded)

Sumber: http://news.okezone.com/read/2010/08/02/339/358892/gelapkan-pajak-dpr-minta-pt-dmp-ditutup

Iklan