Tag

, ,

Senin, 02 Agustus 2010

Semakin banyak lembaga pengawas kepolisian, korps Bhayangkara akan lebih baik. IPW diharapkan tidak terjebak kepentingan pada bursa pemilihan Kapolri dan tetap netral.

LEMBAGA yang fokus mengawasi kinerja kepolisian terus muncul. Lembaga pengawas yang dibentuk Pemerintah adalah Komisi Kepolisian Nasional. Jumlah lembaga yang dibentuk atas swadaya masyarakat lebih banyak. Sabtu (31/7) pekan lalu, lembaga baru bernama Independen Police Watch (IPW) dibentuk sejumlah orang. Anggota DPR, Desmond J. Mahesa, hadir dalam deklarasi.

Deklarasi IPW menambah daftar lembaga pemantau kepolisian. Sebelumnya, mengiringi iklim reformasi, lahir Indonesia Police Watch, yang kalau disingkat juga menjadi IPW.

Koordinator Independen Police Watch, Samad, mengatakan fokus perhatian IPW yang dia pimpin adalah pengawasan pada sistim anggaran Polri. Selain itu, IPW menaruh perhatian pada pendidikan Polri, sistim mutasi, dan pelayanan Polri kepada masyarakat.

Menurut Samad, reformasi di tubuh kepolisian telah berjalan dengan baik meskipun ada pergolakan internal. Tuntutan masyarakat terhadap kepolisian semakin dinamis dan meluas. Untuk itu diperlukan percepatan pembenahan institusional. “Kepekaan terhadap kasus yang menyita perhatian publik harus menjadi prioritas dalam proses penanganan secara transparan,” ujarnya.

Menurut dia,  mengawasi kebijakan kepolisian sangat berarti bagi masa depan institusi kepolisian. Keseimbangan jumlah personil Polri dan jumlah penduduk menjadi problema dalam memberikan  pelayanan prima. Karena itu, IPW mengusulkan perlunya dukungan anggaran yang memadai guna melakukan penambahan personil Polri secara menyeluruh pada setiap satuan tugas.

Desmond J. Mahesa pesimis atas harapan Samad dan IPW. Anggota Komisi Hukum DPR itu khawatir deklarasi IPW dilatarbelakang mengegolkan kepentingan tertentu. Unsur kepentingan itu bisa berupa proses pencalonhan Kapolri baru karena Kapolri Bambang Hendarso Danuri segera pensiun. Desmond khawatir IPW terseret pada isu pergantian Kapolri, sehingga tidak independen lagi sesuai namanya. Karena itu ia mewanti-wanti agar IPW tetap netral dalam bursa Kapolri mendatang. “Harapan saya lembaga ini jangan didirikan hanya target resistensi ke depan. Institusi ini jangan seolah-olah stigma gonjang-ganjing pemilihan Kapolri. Ini yang perlu dijaga,” ujarnya.

Desmond juga pesimis IPW bisa sepenuhnya mengawasi penggunaan anggaran Polri. Komisi Hukum DPR saja diakui Desmond kesulitan melakukan pengawasan. Ia menyarankan IPW punya ‘orang dalam’ di kepolisian. Sehingga, bukan hanya saja pengawasan anggaran tetap pengawasan lain pun dapat dipantau dengan mudah. “Saya saja bingung untuk mengawasi anggaran. Kalau IPW mau mengawasi dan mampu, saya belum bisa membayangkan, menemukan apa di situ,” ujarnya.

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menyambut baik pembentukan IPW. Bambang berpendapat semakin banyak lembaga yang mengawasi kepolisian, korps Bhayangkara akan semakin baik. Hanya saja, dia berharap IPW tidak terjerat dengan kepentingan di elite kepolisian. Bambang menyoroti pengawasan anggaran yang pada prinsipnya bersifat top down. Seharusnya DPR bisa berperan besar melakukan pengawasan.

Namun, Bambang mengakui pengawasan terhadap institusi kepolisian sulit dilakukan. Pasalnya Polri berada di bawah koordinasi Presiden. Selain itu, kultur kepolisian masih bersifat militeristik. Kepemimpinan dalam kepolisian bersifat militeristik. Dia menyarankan  tipe organisasi kepolisian mesti diubah. “Dan yang paling tepat adalah departemental,” ujarnya.

Lebih jauh Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini menjelaskan pengawasan internal pada tubuh kepolisian yakni Irwasum dan Divisi Propam mesti dipisahkan dari sub-ordinasi pimpinan polisi agar bisa menjalankan fungsinya secara mandiri dan obyektif. Sebut saja dalam penanganan temuan penyimpangan manajemen maupun pelanggaran etika atau profesi Polri.

Pengawasan eksternal pun seharusnya demikian demikian. Seperti mengubah fungsi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai penasehat presiden menjadi pengawas pelaksanaan tugas polisi yang memiliki kewenangan investigasi. Nah, investigasi yang dimaksud adalah berdasarkan laporan dari masyarakat tentang pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota Polri hingga meneruskan perkara ke meja hijau.

Praktisi hukum Farhat Abbas punya pandangan serupa. Menurut dia IPW mesti kritik dan oto-kritik terhadap kepolisian. Langkah itu dilakukan dalam rangka pengawasan dari eksternal lembaga kepolisian. Dengan begitu, kepolisian akan menjadi lebih baik sesuai yang diharapkan masyarakat meskipun kini masih jauh dari harapan. “Tidak usah takut buat lembaga ini tetap kritik terus terhadap polisi jika melakukan kesalahan demi perbaikan kepolisian,” pungkasnya.

Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c565e1ab21df/satu-lagi-lembaga-pemantau-kepolisian-dideklarasikan

Iklan