Tag

, , ,

Minggu, 16 Mei 2010 | 04:33 WIB
Oleh: bayu hermawan

INILAH.COM, Jakarta –Panita Kerja (Panja) Penegakan Hukum DPR yang baru saja terbentuk, langsung didorong untuk segera mengusut kejanggalan yang ada dalam persidangan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Sisminbakum), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa. Menurutnya, Panja harus mempertanyakan keanehan dalam sidang. Yaitu, tidak hadirnya pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD), Hartono Tanoesoedibyo, sebanyak 5 kali sebagai saksi di persidangan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

“Ini harus dipertanyakan, kenapa jaksa tidak dapat menhadirkan Hartono untuk hadir di persidangan,” kata Desmond di Jakarta, Minggu (15/5).

Desmond melihat ada yang aneh dengan niat JPU yang hanya akan membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hartono di muka persidangan.

“Bagaimana kejaksaan dapat bersikap seperti itu? Dengan hanya membacakan BAP saja? Seharusnya, JPU harus tegas, dan memanggil paksa Hartono,” ujarnnya.

“Ada apa ini? Karena itu, akan terus kami pertanyakan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) tindak lanjut terhadap kasus tersebut,” tambah Desmond.

Sementara Bambang Soesatyo mengatakan Panja yang dibentuk memang bertugas menelusuri kejanggalan dalam penegakan hukum. Di Komisi III sekarang telah dibentuk Panja Penegakan Hukum.

“Panja ini akan bertugas menelusuri tindakan aparat yang mencurigai terutama dalam penegakan hukum,” ujarnya.

“Salah satunya ya kasus Sisminbakum itu, beberapa anggota termasuk saya sudah mempertanyakan kepada Jaksa Agung mengenai penanganan kasus ini,” tambahnya.

Bambang Soesatyo mengatakan, selain Sisminbakum, penangkapan Komjen Susno Duadji juga akan dibahas. “Saya kira di Panja ini kita akan rumuskan kasus-kasus mana yang akan kita jadikan prioritas tentu saja termasuk soal Sisminbakum. Kalau yang paling dekat memang soal penangkapan mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji, kita akan panggil Kapolri,” ujarnya.

Bambang Soesatyo mengatakan, kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) pantas dicurigai. Namun sayangnya Jaksa Agung tidak memberikan jawaban yang memuaskan.[bay/ims]

Sumber: http://nasional.inilah.com/read/detail/535441/target-pertama-panja-hukum-dpr-sisminbakum#.Uz2dK6JpeDw

Iklan