Tag

, , , , ,

28 September 2010 | 18:20 wib | Nasional

Jakarta, SUARA MERDEKA CyberNews. Pernyataan Pelaksana tugas (Plt) Jaksa Agung Darmono yang akan menuntaskan kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) hanya dinilai sebagai statment politik untuk membela mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

“Ini yang harus dibedakan, ini masalah statment politik. Kalau bicara masalah Sisminbakum dengan kasus Pak Hendarman turun, Darmono seolah-olah membela Pak Hendarman. Ini statement politik, bukan persoalan hukum,” kata anggota komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Desmon J Mahesa, di Gedung DPR, Selasa (28/09).

Menurut Desmon, Darmono hanya memberikan penilaian yang lebih kepada hendarman. Jika pengganti Hendarman itu benar-benar ingin menegakkan hukum, tidak perlu mengumumkan kepada publik. Namun, harus ditunjukkan dengan kinerja. “Kalau dia bicara sesuatu yang harus dituntut, ya tuntut saja. Tidak harus ada statment itu,” ujarnya.

Dia menegaskan, meskipun dengan adanya Keputusan Presiden, tapi tidak semua keputusan dapat diambil oleh Plt Jaksa Agung. “Kita harus telusuri, apa keputusan yang bisa diambil oleh Plt dan apa keputusan yang tidak boleh diambil oleh Plt,” tandas Desmon.

Indikasi Pembelaan
Sementara itu, pendapat berbeda diutarakan Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Gayus Lumbuun. Dia mengaku belum melihat adanya indikasi pembelaan yang dilakukan oleh Plt Jaksa Agung terhadap Hendarman.

Justru dirinya mempersilakan Kejaksaan untuk mengusut tuntas segala kasus yang ada, termasuk kasus yang menyeret nama Yusril. Namun Gayus mengingatkan, segalanya harus dituntaskan secara sistematis dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dikatakan, kejaksaan harus bisa menentukan kasus itu jelas bisa dipastikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Selain itu, Kejaksaan harus bisa menentukan siapa saja yang bersalah dalam kasus tersebut. “Yang jelas, Kejaksaan harus bisa menempatkan siapa yang harus bertanggung jawab, apakah Pak Yusril, atau atasannya saat dia menjadi menteri, atau bawahannya,” terang Gayus.

Terkait dengan kewenangan seorang Plt Jaksa Agung, dia menjelaskan, ada hak khusus Jaksa Agung yang tidak bisa dilakukan oleh Darmono. Menurutnya, hal itu sudah tertera di dalam Undang-Undang Kejaksaan.

“Ada beberapa tindakan khusus, seperti hak memberikan kewenangan perkara, hak Jaksa Agung untuk mendeponering, itu khusus untuk Jaksa Agung,” tandas Gayus.

Sumber: http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2010/09/28/66320

Iklan